Sidoarjo,baranitapost.com– Curhat Kamtibmas Sidoarjo kembali digelar Polresta Sidoarjo Polda Jatim di Balai Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (16/4/2026), sebagai upaya menyerap aspirasi dan keluhan warga terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama aparat kepolisian, perangkat desa, dan unsur masyarakat.
Kegiatan Curhat Kamtibmas Sidoarjo ini menjadi ruang dialog terbuka untuk memperkuat sinergi menjaga lingkungan tetap kondusif.
Dialog Warga dan Aparat Kepolisian
Kegiatan Curhat Kamtibmas Sidoarjo dihadiri KBO Satbinmas Polresta Sidoarjo Iptu I Ketut Suwardika, perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Linmas, hingga kader PKK Desa Lambangan. Dalam forum tersebut, warga diberikan kesempatan menyampaikan langsung persoalan di lingkungan mereka.
Iptu I Ketut Suwardika menegaskan bahwa Curhat Kamtibmas Sidoarjo adalah komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat.
“Melalui Curhat Kamtibmas Sidoarjo ini kami ingin mendengar langsung keluhan masyarakat agar dapat bersama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, warga menyoroti keberadaan debt collector yang dinilai bertindak arogan serta rencana pembangunan pos kamling di desa.
Isu ini menjadi perhatian utama dalam Curhat Kamtibmas Sidoarjo yang berlangsung hangat namun serius.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh bertindak main hakim sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Jika ada pelanggaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Jangan melakukan tindakan sendiri,” tegas Iptu I Ketut Suwardika.
Imbauan Jelang Pilkades
Resmikan SPPG Prasung, Wabup Mimik Pastikan Gizi Sehat Dan Ekonomi Desa
Kepala Desa Lambangan Muliyanto dalam kesempatan itu juga mengingatkan warga agar menjaga kondusifitas menjelang pemilihan kepala desa.
Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan ketertiban.
“Kami berharap situasi tetap aman dan damai, sehingga pilkades dapat berjalan lancar,” katanya.
Kegiatan Curhat Kamtibmas Sidoarjo juga membahas rencana pembangunan pos kamling yang diharapkan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat karena keterbatasan anggaran pemerintah.
