Sidoarjo,baranitapost.com– Flyover Gedangan Sidoarjo mulai disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada ratusan warga terdampak pada Senin malam (18/5/2026).
Sosialisasi yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan itu membahas rencana pembebasan lahan proyek strategis untuk mengurai kemacetan kronis di perempatan Gedangan.
Pemkab menargetkan proses pengadaan tanah selesai akhir 2026, sementara pembangunan fisik flyover dimulai pada 2027.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Subandi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, camat, kepala desa, hingga instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Subandi menegaskan pembangunan flyover Gedangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah karena dinilai penting untuk kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, proyek tersebut juga sudah mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Program ini bagian dari visi misi pemerintah daerah dan sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat.
Dukungan dari kementerian hingga presiden sudah ada karena flyover Gedangan memang dibutuhkan masyarakat,” ujar Subandi.
Ia memastikan masyarakat pemilik lahan tidak akan dirugikan dalam proses pembebasan tanah.
Pemkab, kata dia, menjamin seluruh aset seperti tanah, bangunan, dan tanaman akan mendapatkan ganti rugi berdasarkan nilai appraisal tertinggi.
108 Atlet Muda Ramaikan O2SN Pencak Silat Di Gresik
“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua diganti sesuai appraisal tertinggi tanpa makelar.
Pemkab tidak bisa mengatur nilainya karena dilakukan tim independen,” tegasnya.
Selama sosialisasi berlangsung, warga terlihat antusias mengikuti penjelasan pemerintah.
Tidak ada penolakan terhadap rencana pembangunan flyover tersebut. Sebaliknya, warga aktif menanyakan berbagai hal mulai dari legalitas dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, hak waris, hingga persoalan pajak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Bupati Subandi kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pembebasan lahan berlangsung.
Ia juga meminta warga segera menyiapkan seluruh dokumen kepemilikan agar tahapan administrasi berjalan lancar.
“Kami minta masyarakat segera melengkapi alas hak tanah, data bangunan, dan tanaman agar prosesnya cepat. Koordinasi dengan kepala desa dan camat juga penting supaya tidak ada hambatan administrasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, M. Makhmud, menjelaskan tahapan pengadaan tanah meliputi proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan.
Tahap pelaksanaan mencakup pengukuran lahan, inventarisasi fisik dan yuridis, penilaian appraisal independen, sampai pemberian ganti kerugian kepada warga yang berhak.
Menurut Makhmud, hasil kajian teknis Detail Engineering Design (DED) memutuskan trase flyover digeser ke sisi timur. Pergeseran itu mempertimbangkan efisiensi anggaran, kondisi tanah, serta dampak sosial yang lebih kecil.
“Ada efisiensi waktu dan anggaran. Sisi timur dinilai lebih ideal karena daya dukung tanah lebih baik dan jumlah bidang terdampak lebih sedikit,” jelasnya.
Ia menyebut total luas lahan terdampak mencapai 45.822 meter persegi dengan 89 kepala keluarga terdampak.
Sebagian lahan juga merupakan aset milik negara seperti Polsek, Puskesmas, PDAM, hingga PT KAI.
Pembangunan flyover Gedangan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat
. Selain memperlancar arus lalu lintas, proyek tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi warga di kawasan Gedangan.
Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi, Pemkab Sidoarjo optimistis proyek flyover Gedangan dapat segera terealisasi dan membawa dampak positif bagi mobilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
