Sidoarjo, baranitapost.com – Lumpur lapindo ancam jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong setelah terjadi luberan di titik P10D sejak Jumat (10/7). Kebocoran tanggul memicu penurunan tanah yang terus berlangsung, memaksa Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) melakukan peninggian tanggul darurat.
Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan penanganan segera dilakukan. Senin, (13/07/2026)
Lokasi luberan berada di sisi utara dan barat semburan, kawasan yang sangat dekat dengan dua jalur transportasi vital Jawa Timur pusat. Kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat risiko tinggi apabila penurunan tanah terus terjadi tanpa penguatan struktur tanggul.
Wakil Bupati Mimik Idayana menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan. Menurutnya, pengalaman pahit bencana lumpur dua dekade lalu menjadi pelajaran penting agar pemerintah bergerak lebih cepat sebelum dampaknya meluas.
http://Baca juga Subandi Ultimatum Proyek Jalan Bluru Kidul, Kontraktor Jangan Main-Main!
http://Simak juga Mimik Idayana Ajak Warga Kelola Sampah dari Rumah
“Segera carikan solusi dan selesaikan agar wargaku selamat. Warga yang menderita 20 tahun lalu belum pulih, jangan sampai penderita itu terulang kembali,” tegas Mimik.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian PUPR, DPR RI, serta seluruh instansi teknis agar penanganannya tidak hanya bersifat darurat, tetapi menghasilkan solusi jangka panjang yang mampu mengantisipasi ancaman di masa depan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan bahwa gangguan pada kawasan tersebut berpotensi menghambat distribusi logistik nasional. Rel kereta api dan Jalan Raya Porong merupakan jalur utama yang menopang mobilitas orang maupun barang di Jawa Timur.
Ia mendorong pembuangan pembuangan air lumpur ke Sungai Porong, penguatan seluruh tanggul, serta pemasangan sistem peringatan dini agar masyarakat memiliki waktu melakukan evakuasi jika terjadi kondisi yang membahayakan.
Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan bahwa penurunan tanah dipengaruhi kondisi geologi berupa pengendapan sedimen dan patahan aktif. Saat ini tanggul sepanjang sekitar 11 kilometer memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda, dengan sisi barat menjadi daerah yang paling rentan mengalami pergerakan tanah.
Sebagai langkah awal, tanggul ditinggikan sekitar satu meter sambil menunggu hasil evaluasi teknis mengenai ketinggian dan desain penguatan yang paling aman.
Luberan lumpur di Porong menunjukkan bahwa ancaman bencana belum sepenuhnya berakhir. Penanganan darurat perlu segera diikuti dengan penguatan tanggul, pemantauan geologi yang berkelanjutan, dan sistem peringatan dini agar keselamatan, kelancaran transportasi masyarakat, serta stabilitas ekonomi Jawa Timur tetap terjaga. (@nit)
