Sidoarjo, baranitapost.com — Reses DPR RI menjadi momentum evaluasi terbuka terhadap kualitas pelayanan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Senin (23/2/2026). Dalam kunjungan kerja masa reses tersebut, Komisi XIII DPR RI hadir bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur untuk melihat langsung proses layanan kepada masyarakat dan warga binaan.
Rombongan tiba sekitar pukul 14.30 WIB, bertepatan dengan jam layanan kunjungan keluarga. Momentum ini dimanfaatkan untuk memadukan sistem pelayanan secara nyata, mulai dari alur pendaftaran, pemeriksaan, hingga tatap muka warga binaan dengan keluarga.
Kehadiran para legislator dan pejabat wilayah tidak hanya bersifat seremonial. Mereka mengakses layanan area, mengamati prosedur, serta berdialog langsung dengan pengunjung. Sejumlah keluarga warga binaan menyampaikan pengalaman mereka terkait kecepatan layanan, transparansi informasi, hingga fasilitas ruang tunggu.
Anggota Komisi XIII DPR RI juga mengunjungi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di lapas. Di lokasi tersebut, mereka berbincang dengan warga binaan untuk menyerap aspirasi terkait akses pendampingan hukum dan proses administrasi perkara.
Pantau Layanan dan Serap Aspirasi
Dialog di Posbankum menjadi salah satu fokus kunjungan. Para anggota bantuan dewan menggali informasi tentang efektivitas layanan hukum, termasuk ketersediaan pendampingan dan kemudahan konsultasi. Warga binaan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan harapan agar layanan hukum terus diperkuat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menyatakan bahwa pengawasan langsung seperti ini penting untuk memastikan standar pelayanan berjalan sesuai regulasi. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam sistem masyarakat modern.
Selain layanan kunjungan dan bantuan hukum, rombongan meninjau sejumlah kegiatan pelatihan kerja. Warga binaan terlihat aktif mengikuti program keterampilan, mulai dari kerajinan hingga kegiatan produksi yang bernilai ekonomis.
Program pelatihan kemandirian tersebut dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis sebelum kembali ke masyarakat. Evaluasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan lapangan DPR RI hingga pelaksanaan pelatihan di lembaga pemasyarakatan.
Gaktib Kodim 0817 Gresik Perketat Disiplin Prajurit
Komitmen Pelayanan Humanis dan Profesional
Kepala Lapas Kelas IIA Sidoarjo menegaskan bahwa gagal terus mendorong pelayanan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ia menyebut kunjungan ulang sebagai kesempatan strategis untuk menunjukkan pencapaian sekaligus menerima masukan.
“Kami berupaya memberikan layanan yang terbuka dan responsif, serta memastikan pelatihan berjalan berkelanjutan,” ujarnya di sela kegiatan.
Menurutnya, pelayanan prima tidak hanya menyasar pengunjung, tetapi juga menyentuh aspek pelatihan mental, sosial, dan keterampilan warga binaan. Petugas lapas, selanjutnya, rutin mengikuti evaluasi internal guna menjaga kualitas layanan.
Kunjungan ini diharapkan memberikan gambaran faktual kepada Komisi XIII DPR RI tentang kondisi nyata di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi, seperti kapasitas perumahan, kebutuhan sarana prasarana, dan peningkatan kualitas SDM.
Evaluasi dan Dampak Sosial
Melalui pengawasan langsung pada saat pengambilan keputusan, Komisi XIII DPR RI memperoleh data empiris yang dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan di tingkat nasional. Fungsi kontrol parlemen diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem masyarakat secara menyeluruh.
Penguatan layanan dan pelatihan di Lapas Sidoarjo tidak hanya berdampak pada warga binaan, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat luas. Program yang efektif dapat menekan angka residivisme dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial.
Kunjungan ini menegaskan bahwa pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan harus berjalan transparan, humanis, dan akuntabel. Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar sistem masyarakat benar-benar terfokus pada pelatihan, bukan sekadar diabaikan.
“Pengawasan seperti ini penting agar pelayanan terus meningkat dan masyarakat merasakan perubahan nyata,” tegas salah satu anggota Komisi XIII DPR RI sebelum meninggalkan lokasi. (Akbp)
