Pasuruan, baranitapost.com – Rakerda Pramuka Jatim menjadi sorotan utama saat Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Senin (20/4).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, serta jajaran pengurus Pramuka se-Jawa Timur untuk mengevaluasi program 2025 dan menyusun strategi kerja tahun 2026.
Rakerda ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan organisasi, terutama dalam menjawab tantangan sosial yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH).
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menegaskan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam memastikan program Pramuka berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai evaluasi tahunan sangat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi ke depan.
“Rakerda ini sangat strategis, karena kita bisa mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan sekaligus menyiapkan program yang harus dilaksanakan dengan lebih baik di tahun mendatang,” ujar Adhy dalam sambutannya.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam Rakerda adalah kontribusi Pramuka dalam menekan angka kemiskinan di Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi mendorong agar gerakan kepemudaan seperti Pramuka tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Program unggulan “Satu Gudep Satu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)” mendapat perhatian khusus.
Program ini dinilai sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama di daerah terpencil.
“Program satu Gudep satu rumah RTLH itu luar biasa dan sejalan dengan target kami di Pemprov untuk mengurangi kendala hunian layak,” tegas Adhy.
Melalui program tersebut, setiap gugus depan (Gudep) diharapkan mampu berperan aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat nilai gotong royong yang menjadi dasar gerakan Pramuka.
Selain itu, Rakerda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan.
Sinergi ini dinilai mampu mempercepat pencapaian target pembangunan sosial dan ekonomi di Jawa Timur.
Adhy menambahkan, hasil dari Rakerda akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi dengan program pembangunan provinsi.
Dengan begitu, setiap kegiatan Pramuka dapat berjalan searah dengan visi pemerintah daerah.
“Langkah kolaboratif ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong Pramuka tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern,” imbuhnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi seluruh pengurus Pramuka kabupaten/kota di Jawa Timur.
Tidak hanya itu, Rakerda membuka peluang bagi berbagai pihak untuk turut serta dalam program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan berbagai agenda strategis yang dibahas, Rakerda 2026 diharapkan mampu melahirkan program-program inovatif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Pramuka sebagai agen perubahan sosial.
Rakerda Pramuka Jatim 2026 menjadi langkah konkret dalam memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program nyata dan kolaboratif. (@Fandi)
