SIDOARJO, baranitapost.com – Lima agenda besar saat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pertemuan dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Senin (03/08/2026). Agenda tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Pertemuan yang digelar di kantor PDM Sidoarjo itu menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Kedua pihak sepakat bahwa komunikasi yang intensif menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun daerah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki peran besar dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Setiap program yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat akan kami dukung dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan sesuai aturan,” tegas Subandi.
Gus Ham Masuk Bursa Wagub Jatim, Santri Muda Pasuruan Siap Mengabdi
http://Simak juga Semua Bisa Menulis, Tetapi Tidak Semua Mampu Menjadi Jurnalis
Dalam diskusi tersebut, pemerintah dan Muhammadiyah membahas lima sektor utama yang dianggap memiliki dampak besar bagi masyarakat :
- Pengelolaan hibah yang transparan dengan pengawasan administrasi yang lebih kuat.
- Kemudahan layanan pendidikan melalui penyederhanaan proses perizinan sekolah.
- Percepatan sertifikat tanah wakaf agar aset sosial memiliki kepastian hukum.
- Penguatan fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan warga.
- Transformasi digital pelayanan publik guna memangkas birokrasi yang panjang.
Ketua PDM Sidoarjo A. Dzo’ul Milal menyampaikan bahwa hubungan harmonis antara pemerintah dan Muhammadiyah dapat menjadi energi positif bagi kemajuan daerah.
Menurutnya, persoalan masyarakat akan lebih mudah diselesaikan ketika seluruh pihak mengedepankan komunikasi, kebersamaan, dan kepentingan publik.
Pemkab Sidoarjo juga tengah mempersiapkan sistem layanan digital terintegrasi yang memungkinkan proses perizinan dapat dipantau secara terbuka.
Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi hambatan birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah menjadi bukti bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kekuatan bersama. Dengan komunikasi yang terbuka dan tata kelola yang baik, program sosial diharapkan mampu bergerak lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Pertemuan Subandi bersama Muhammadiyah Sidoarjo menegaskan arah baru pembangunan berbasis kolaborasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat bergerak bersama untuk memastikan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program keumatan berjalan lebih transparan dan berdampak nyata. (Tim)
