MALANG, baranitapost.com — Bongkar skandal barang bukti menguncang proses sidang di PN Kepanjen menyusul mencuatnya dugaan penggadaian barang bukti serta indikasi pemerasan berupa uang 200 juta rupiah pada perkara Nomor 279/Pid.B/2026/PN Kpn, Selasa (20/10/2026).
Isu penggadaian barang berharga yang terikat dengan perkara pidana ini memicu amarah publik. Barang yang seharusnya tersimpan aman di bawah pengawasan hukum diduga kuat dipindahtangankan secara ilegal.
Siapa yang memberi izin penggadaian tersebut? Apakah ada oknum tertentu yang bermain di balik penguasaan barang secara tak sah ini? Pertanyaan ini memicu desakan investigasi menyeluruh.
”Barang yang tersangkut perkara pidana punya status hukum mengikat. Jika sengaja digadaikan tanpa kewenangan resmi, itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana berat!” tegas praktisi hukum Malang.
Tidak berhenti di situ, fakta persidangan kian membara saat mencuatnya klaim permintaan uang tunai bernilai fantastis, yakni Rp200 juta, yang dikaitkan dengan alih-alih uang ganti rugi pasca-laporan polisi.
Baca juga
Polisi, Warga, dan Wartawan Rayakan HUT Humas Polri ke-75 Lewat Aksi Sumbang Darah Di Polda Jatim
Penyidik wajib membedakan antara kesepakatan damai murni dengan pemerasan terselubung. Adanya unsur pemaksaan atau ancaman dalam klaim Rp200 juta ini harus segera ditelusuri lewat bukti percakapan dan aliran dana.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap memproses setiap laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik pemerasan maupun penggelapan barang tersebut.
Daftar Temuan Krusial Perkara PN Kepanjen:
- Penggadaian Ilegal: Dugaan penguasaan dan penggadaian barang perkara tanpa izin penyita resmi.
- Tuntutan Rp200 Juta: Munculnya draf transaksi/permintaan uang pasca-pelaporan ke kepolisian.
- Uji Transaksi: Perlunya pelacakan jejak digital, bukti transfer, dan percakapan antarpihak.
- Pintu Masuk Kejari: Kesempatan bagi korban untuk membawa bukti tindak pidana pemerasan ke jalur hukum.
Transparansi total kini dituntut dari aparat penegak hukum. Kasus ini tak boleh menguap begitu saja sebagai gosip liar tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas.
Hot news
BKK Naik Rp600 Juta Setiap Desa, Bupati Subandi Paparkan Solusi Menyeluruh & Kesejahteraan Desa
Proses hukum yang jujur harus diutamakan agar tidak ada pihak yang dijadikan korban manipulasi sistem oleh oknum bertopeng hukum.
Semua bukti harus dibuka secara obyektif di hadapan majelis hakim PN Kepanjen. Publik berhak tahu kebenaran mutlak di balik polemik barang bukti dan uang jutaan rupiah ini.
Kasus Nomor 279/Pid.B/2026/PN Kpn bukan lagi sekadar sengketa biasa, melainkan ujian integritas penegakan hukum di Malang. Pengusutan tuntas terhadap dugaan penggadaian barang dan indikasi pemerasan Rp200 juta adalah harga mati demi tegaknya keadilan yang substantif. (Dwi)
