SIDOARJO, baranitapost.com – Sidoarjo mulai berbenah dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut membahas penguatan penyelenggaraan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah agar pemerintahan berjalan lebih transparan, profesional, dan sesuai aturan.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua pejabat tinggi Kemendagri, yakni Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. Kehadiran keduanya menjadi momentum penting bagi Pemkab Sidoarjo untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki sistem birokrasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana menegaskan bahwa perubahan tata kelola pemerintahan tidak dapat ditunda.
Menurut Fenny, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus menjadikan berbagai masukan dari Kemendagri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengingat untuk memperkuat integritas dan menjalankan tugas sesuai regulasi.
“Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar. Sidoarjo ke depan harus lebih baik dalam tata kelola pemerintahan,” tegas Fenny.
http://Baca juga Kapolres Ambil Langkah Tegas! Anggota Reskrim Beji Langsung Dinonjobkan
http://Simak juga Donor Darah Merdeka Lapas Sidoarjo, Wujud Nyata Semangat HUT RI ke-81
Ia menjelaskan, pengelolaan pemerintahan modern membutuhkan komitmen bersama. Setiap kebijakan, program pembangunan, hingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara profesional serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat.
Fenny juga mengingatkan bahwa sistem pengawasan pemerintahan saat ini semakin ketat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga memastikan setiap langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo :
- Memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan integritas aparatur pemerintah.
- Memastikan program berjalan sesuai regulasi.
- Mengutamakan pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Fenny berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kehadiran para narasumber Kemendagri untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, setiap kendala dapat memperoleh solusi berdasarkan aturan hukum yang tepat.
Melalui kegiatan Ngopi bersama Kemendagri, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya melakukan perubahan birokrasi menuju pemerintahan yang lebih profesional. Perbaikan tata kelola bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. (Tim)
Respon (3)