Sidoarjo,baranitapost.com – Proyek mangkrak Rp166,1 miliar menjadi sorotan tajam dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setelah menemukan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang masih mencapai Rp166,1 miliar.
Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/7/2026).
Fraksi NasDem menilai besarnya nilai proyek yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran bukan sekadar persoalan administrasi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik sekaligus membebani pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 apabila penyelesaiannya tidak segera dilakukan.
Nilai KDP Dinilai Cerminan Lemahnya Perencanaan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi NasDem, Muhamad Dimas Zakaria, mengatakan setiap anggaran yang tidak terealisasi berarti ada kebutuhan masyarakat yang ikut tertunda.
Menurutnya, pembangunan yang tidak selesai akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik.
“Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan adalah jalan yang seharusnya diperbaiki, saluran air yang semestinya dibangun, sekolah yang kualitasnya perlu ditingkatkan, hingga pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat,” tegas Dimas dalam rapat paripurna.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar perencanaan pembangunan ke depan lebih matang dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dapat diselesaikan sesuai target.
Perkuat Sinergi Bersama Dandim Baru, Wabup Sidoarjo Fokus Sukseskan Koperasi Merah Putih
Selain menyoroti besarnya nilai proyek mangkrak Rp166,1 miliar, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka secara transparan daftar proyek yang masih berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Menurut Dimas, masyarakat berhak mengetahui proyek apa saja yang belum selesai, penyebab keterlambatan, target penyelesaian, hingga dampaknya terhadap APBD tahun berikutnya.
“Fraksi kami mencermati masih terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp166,1 miliar.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya proyek pembangunan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran.
Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka daftar proyek yang masih berstatus KDP, penyebab keterlambatan, target penyelesaiannya, serta potensi dampaknya terhadap APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Fraksi NasDem tidak hanya mengkritisi proyek yang belum rampung. Rendahnya serapan belanja modal dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga menjadi perhatian serius karena dianggap mencerminkan masih lemahnya efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Menurut Dimas, besarnya SiLPA menunjukkan masih ada anggaran yang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, hingga pengawasan pelaksanaan proyek agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya.
Fraksi NasDem berharap seluruh temuan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD menjadi momentum memperbaiki tata kelola pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Evaluasi yang komprehensif dinilai penting agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mencegah munculnya kembali proyek mangkrak Rp166,1 miliar pada masa mendatang.
