Sidoarjo, baranitapost.com – Sudah bayar lunas pedagang Pasar, Wadung Asri wadul ke DPRD Sidoarjo, pasalnya proyek pembangunan Pasar Wadung Asri di Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, yang mangkrak lebih dari 10 tahun. Polemik ini mencuat karena dana pedagang miliaran rupiah masih menggantung tanpa kepastian penyelesaian.
Rapat dengar pendapat yang berlangsung dari siang hingga sore itu mempertemukan sejumlah pihak, mulai dari Disperindag, BPKAD, Bagian Kerjasama, hingga Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo. DPRD menyatakan persoalan ini bukan sekadar proyek gagal, tetapi juga menyangkut nasib masyarakat kecil yang telah dirugikan.
Data yang dipaparkan dalam hearing menunjukkan proyek pembangunan Pasar Wadung Asri menggunakan skema BOT sejak Agustus 2011 antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Pintu Abadi Sejahtera. Namun proyek tersebut hanya mampu berjalan sekitar 37 persen sebelum akhirnya berhenti.
Plt Kepala Disperindag Sidoarjo, Happy Setya Ningtyas, menjelaskan bahwa akar masalah muncul sejak awal perjanjian karena terdapat pasal yang tidak sinkron dalam dokumen kerjasama. Ketidaksesuaian itu disebut menjadi salah satu faktor yang memperumit proses pembangunan.
PT PAS sempat meminta perpanjangan waktu pengerjaan hingga awal 2015. Namun pembangunan tetap gagal dituntaskan.
Pemkab akhirnya menyatakan kerjasama berakhir pada 18 Agustus 2016 dan sejak saat itu kawasan pasar tidak bisa dimanfaatkan.
Situasi bertambah pelik ketika terjadi pergantian manajemen PT PAS pada 2017. Meski kepengurusan baru telah mendapat legalitas dari Kemenkumham, Pemkab Sidoarjo menegaskan tidak pernah ada addendum atau kontrak baru, sehingga status proyek tetap menggantung secara hukum.
Harkitnas 2026 Sidoarjo, Mimik Idayana Ajak Jaga Tunas Bangsa
https://www.facebook.com/profile.php?id=61585819730955
Di tengah kebuntuan itu, pedagang menjadi pihak yang paling terpukul. Sebagian besar diketahui telah melunasi pembayaran lapak dengan total nilai mencapai Rp4 miliar, tetapi bangunan pasar yang dijanjikan tak kunjung selesai hingga sekarang.
DPRD Sidoarjo menilai jika persoalan ini tidak segera dituntaskan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga bisa memicu gangguan sosial di tengah masyarakat. Legislator meminta pemerintah tidak mengabaikan hak pedagang yang telah lama menunggu kepastian.
Hearing DPRD menjadi titik awal untuk membongkar polemik proyek Pasar Wadung Asri secara utuh. Setelah mendapat banyak masukan dan desakan, DPRD mendorong Pemkab Sidoarjo segera mengambil keputusan konkret agar nasib pedagang terselamatkan, aset daerah tidak terus terbengkalai, dan persoalan 10 tahun ini tidak berubah menjadi krisis sosial yang lebih besar (@nit)
