PASURUAN , baranitapost.com – FSPMI soroti kebijakan manajemen PT Aneka Tuna Indonesia (ATI) yang dinilai memicu keresahan pekerja di Kabupaten Pasuruan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di depan PT ATI pada 16 Mei 2026, jajaran pengurus serikat pekerja bersama koordinator lapangan, pilar, dan perwakilan anggota menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) FSPMI Kabupaten Pasuruan, Ahmad Yani. Agenda utama kegiatan itu ialah membahas kebijakan perusahaan yang dianggap tidak sejalan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati sebelumnya antara pihak perusahaan dan pekerja.
Menurut Ahmad Yani, keresahan pekerja meningkat karena beberapa persoalan penting belum mendapatkan kepastian hingga pertengahan Mei 2026. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah perundingan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 yang belum tuntas. Kondisi tersebut dinilai memunculkan ketidakpastian terkait hak dan kesejahteraan pekerja di lingkungan perusahaan.
Persoalan Outsourcing dan PHK Jadi Sorotan
Selain pembahasan mengenai UMSK, FSPMI juga menyoroti meningkatnya jumlah pekerja kontrak dan tenaga outsourcing yang ditempatkan pada pekerjaan inti perusahaan.
Jatim Open Woodball 2026 Pecah, 400 Atlet Serbu Sidoarjo
Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan serta kesepakatan yang tertuang dalam PKB.
Para pengurus serikat menyebut penggunaan tenaga outsourcing pada pekerjaan utama dapat memengaruhi stabilitas hubungan kerja serta mengurangi kepastian kerja bagi karyawan tetap. Mereka meminta perusahaan mengevaluasi kebijakan tersebut agar hubungan industrial tetap berjalan harmonis.
Tidak hanya itu, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerja juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. FSPMI menilai PHK yang terjadi telah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi pekerja dan keluarganya.
Serikat pekerja menyampaikan bahwa setiap keputusan terkait PHK seharusnya dilakukan melalui prosedur yang jelas serta mengedepankan dialog antara perusahaan dan pekerja. Mereka berharap perusahaan dapat menjalankan kebijakan ketenagakerjaan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
PHK Pengurus Serikat Dinilai Tidak Jelas
Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian ialah proses PHK terhadap Ermawati, pengurus inti serikat pekerja FSPMI PUK PT ATI. Serikat pekerja menilai proses tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan tidak disertai penjelasan yang memadai kepada pihak serikat.
Menurut perwakilan FSPMI, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kebebasan berserikat di lingkungan perusahaan. Mereka menegaskan bahwa hak pekerja untuk membentuk dan menjalankan organisasi serikat pekerja telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia.
FSPMI mengaku telah mengupayakan berbagai perundingan dengan pihak manajemen guna mencari solusi bersama. Namun hingga saat ini, pembahasan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Di sisi lain, sejumlah kebijakan perusahaan disebut tetap berjalan tanpa adanya titik temu dengan serikat pekerja.
Serikat Pekerja Dorong Dialog Terbuka
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus dan anggota FSPMI meminta manajemen PT ATI membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial. Mereka berharap seluruh ketentuan dalam PKB dapat dijalankan secara konsisten demi menjaga stabilitas kerja di perusahaan.
Limbah Pertanian Gresik Tembus Pasar Ekspor
Pertemuan berlangsung tertib dan diikuti puluhan perwakilan pekerja dari berbagai bagian perusahaan. Serikat pekerja menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga tercapai solusi yang dianggap adil bagi seluruh pekerja PT Aneka Tuna Indonesia.
Kondisi ini menjadi perhatian karena hubungan industrial yang tidak harmonis berpotensi memengaruhi produktivitas perusahaan dan stabilitas sosial pekerja di Kabupaten Pasuruan.
FSPMI berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui komunikasi yang konstruktif agar kepentingan perusahaan dan pekerja tetap berjalan seimbang.(Ded/Tim)
