Pasuruan, baranitapost.com – Bijak kelola anggaran, DPRD Kabupaten Pasuruan memutuskan membatalkan rencana Pembatalan Mobdin DPRD pada tahun anggaran berjalan. Keputusan strategis ini diambil sebagai bentuk nyata dukungan terhadap Efisiensi Anggaran Pasuruan demi memaksimalkan Program Pro-Rakyat, menyusul kondisi fiskal daerah yang dinilai belum stabil.
Keputusan penting ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, kepada awak media, Rabu (15/4/2026). Ia menegaskan bahwa pembatalan ini bukan tanpa alasan, melainkan murni berdasarkan pertimbangan matang dan arahan kebijakan dari pusat.
“Dalam kondisi saat ini, penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Kami menilai rencana pengadaan mobil dinas belum menjadi prioritas utama saat ini,” ujar Samsul dengan tegas.
Lebih jauh, Samsul menjelaskan bahwa langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3345.A/SJ. Surat tersebut menekankan pentingnya transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menuntut adanya efektivitas dan efisiensi belanja di seluruh lingkungan pemerintahan.
TPA Liar Trompoasri Ditutup, DLHK Sidoarjo Bertindak Tegas
Selain mengikuti arahan regulasi, pihaknya juga mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Berbagai masukan dari tokoh masyarakat, aktivis, hingga kalangan mahasiswa menjadi pertimbangan kuat bahwa pembelian kendaraan baru dinilai kurang tepat dilakukan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan.
“Kami juga menampung berbagai masukan dari publik. Keputusan ini kami ambil agar anggaran negara bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih mendesak dan bermanfaat bagi banyak orang,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, anggaran yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk pembelian kendaraan dinas tersebut tidak akan hangus, melainkan akan dialihkan fungsinya (reallokasi) ke sektor-sektor yang jauh lebih vital dan menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
“Pengalihan anggaran ini diharapkan bisa difokuskan pada program-program yang benar-benar pro-rakyat, terutama yang berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat,” jelasnya.
Pengoplosan LPG Subsidi Pasuruan Terbongkar, Dua Pelaku Ditangkap
Perdagangan Satwa Dilindungi Jatim Terbongkar Sindikat Lintas Daerah
Samsul menegaskan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu menjadi contoh teladan dalam mengelola keuangan daerah. Prioritas belanja harus selalu diarahkan pada hal-hal yang memberikan dampak luas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang maksimal.
“Kami ingin menunjukkan komitmen bahwa DPRD hadir untuk rakyat. Pengelolaan anggaran harus bertanggung jawab, transparan, dan tepat guna,” tegasnya.
Dengan adanya keputusan ini, terjalin sinergi yang sangat baik antara legislatif dan eksekutif. Kedua lembaga bergerak seirama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Pembatalan pengadaan mobil dinas oleh DPRD Kabupaten Pasuruan adalah langkah visioner yang patut diapresiasi. Di tengah kondisi fiskal yang masih perlu dijaga, memprioritaskan kepentingan umum di atas kebutuhan institusi adalah bukti kedewasaan dan tanggung jawab moral. Anggaran yang dialihkan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasuruan secara menyeluruh. (@nit)
