SIDOARJO, baranitapost.com — Bupati Sidoarjo buka kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel Sidoarjo, pada Senin (19/10/2026). Kegiatan ini bertujuan menyamakan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif agar seluruh usulan pembangunan berjalan tertib dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dihadiri langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bappeda M. Ainur Rahman. Turut hadir Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, dan kepala perangkat daerah. Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wiratmoko.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa seluruh usulan Pokir DPRD wajib dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Tidak boleh ada usulan yang berdiri sendiri di luar jalur perencanaan resmi.
“Usulan harus melihat kebutuhan warga, skala prioritas, kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan kita. Tidak boleh mengada-ada,” tegas Subandi.
Bupati menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi jembatan agar visi eksekutif dan legislatif berjalan di satu jalur yang sama. Semua pihak sepakat bahwa manfaat akhir dari setiap usulan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Baca juga
Kamus usulan yang telah disusun menjadi pedoman utama untuk menyelaraskan Pokir DPRD dengan visi misi Bupati serta prioritas pembangunan daerah. Komunikasi yang erat antara kedua lembaga akan terus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pengusulan.
Seluruh usulan nantinya akan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai prosedur yang berlaku. Transparansi dari awal pengajuan hingga realisasi menjadi kunci utama agar masyarakat dapat memantau langsung kemana anggaran mereka pergi.
Subandi juga meminta seluruh perangkat daerah untuk serius menindaklanjuti hasil sosialisasi ini. Bukan sekadar acara seremonial, melainkan perubahan nyata dalam cara kita merencanakan dan menganggarkan pembangunan ke depan.
Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran. Dampaknya, program yang dijalankan lebih efektif dan langsung menyentuh kebutuhan warga.
Hot news
411 PSU Belum Diserahkan, Komisi C DPRD Sidoarjo Siapkan Solusi Atasi Banjir & Jalan Rusak
Langkah ini juga menjadi strategi penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Sidoarjo. Pembangunan yang terarah dan terukur akan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Plt Sekda M. Ainur Rahman menambahkan bahwa sosialisasi mencakup seluruh tahapan: mulai dari penelaahan usulan hingga integrasinya ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah. Semua pihak harus paham alurnya agar tidak ada yang terlewat.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap setelah kegiatan ini, proses pengusulan Pokir DPRD berjalan lebih tertib, terarah, dan patuh regulasi. Perencanaan yang berkualitas adalah awal dari pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh warga Sidoarjo.
Kesimpulan: Sosialisasi tata kelola Pokir DPRD menjadi tonggak penting kesepahaman antara eksekutif dan legislatif Sidoarjo. Dengan aturan yang jelas dan proses yang transparan, diharapkan setiap anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat, mendorong pembangunan yang merata, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.
(Anita / Tim Kominfo SDA)
