Hakim
Sidoarjo,baranitapost.com- 30 Maret 2026 – Penyerahan LKPD Sidoarjo 2025 oleh Bupati H. Subandi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur pada Senin (30/3/2026) di Gedangan menjadi sorotan.
Ketepatan waktu ini tidak hanya memenuhi kewajiban undang-undang, tetapi juga memicu apresiasi dari pemerintah provinsi karena dinilai mencerminkan komitmen transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Penyerahan LKPD Sidoarjo 2025 dilakukan bersama seluruh kepala daerah se-Jawa Timur di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur. Momen ini melibatkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BPK Jatim Yuan Candra Djaisin.
Apresiasi Ketepatan Waktu Jadi Sorotan
Gubernur Khofifah menegaskan, ketepatan waktu presentasi LKPD Sidoarjo 2025 menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan sekedar tepat waktu, tetapi juga peningkatan kualitas laporan agar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Tahap Awal Audit, BPK Siap Periksa Menyeluruh
http://Baca juga https://baranitapost.com/perangkat-desa-mundur-kasus-didesa-kalidawir-selesai/
Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa LKPD Sidoarjo Tahun 2025 yang diserahkan masih berstatus unaudited dan akan segera masuk tahap pemeriksaan.
“Kami mengapresiasi ketepatan waktu ini karena memperlancar proses audit. Pemerintah daerah juga harus memberikan rekomendasi rekomendasi sebelumnya,” tegasnya.
Proses audit ini nantinya akan menentukan opini atas laporan keuangan, termasuk peluang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Targetkan WTP Jadi Taruhan Kredibilitas
Bupati H. Subandi menegaskan, penyerahan LKPD Sidoarjo 2025 bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya mempertahankan reputasi keuangan daerah.
“Semoga hasil audit mendorong peningkatan kinerja kami, khususnya dalam mempertahankan opini WTP,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian WTP menjadi simbol kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang bersih dan profesional.
Komitmen Transparansi Jadi Kunci
Ketepatan penyampaian LKPD Sidoarjo tahun 2025 menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serius menjaga akuntabilitas. Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran, langkah ini menjadi bukti nyata komitmen transparansi.
Jika hasil audit kembali menghasilkan opini WTP, maka Sidoarjo akan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang kredibel.@Nit
