Sidoarjo baranitapost.com – Dorong birokrasi efektif DPRD Kabupaten Sidoarjo secara resmi menyampaikan Rekomendasi DPRD Sidoarjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (16/05/2026).
Langkah strategis ini difokuskan untuk mendorong Reformasi Birokrasi dan memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, SM, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa rekomendasi ini menjadi evaluasi penting dan arah kebijakan untuk perbaikan pembangunan daerah ke depan.
“Kami menilai peningkatan kualitas layanan administrasi umum serta tata usaha pimpinan harus berjalan lebih cepat, tepat, dan profesional.
Dukungan operasional juga harus diperkuat agar tugas pemerintahan berjalan lancar,” ujar Abdillah Nasih dalam sidang tersebut.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah penataan struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
DPRD menekankan agar birokrasi disusun secara efisien dan tepat fungsi, sehingga selaras dengan kebutuhan pelayanan publik dan prioritas pembangunan.
Profesionalisme juga dituntut di bidang protokol dan komunikasi pimpinan.
Bagian ini harus mampu mendukung kegiatan kepala daerah agar lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
“Sekretariat DPRD harus memperkuat dukungan administratif, teknis, dan keahlian agar fungsi DPRD dapat berjalan optimal dan profesional,” tegasnya.
Dalam upaya modernisasi, DPRD juga mendorong percepatan penerapan sistem tata kelola berbasis elektronik atau digitalisasi.
Transformasi ini dinilai sangat penting untuk memangkas birokrasi yang berbelit, meningkatkan efisiensi waktu, serta menjamin transparansi kinerja data.
Di bidang perencanaan, legislatif mengingatkan agar selalu menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RKPD, KUA-PPAS, dengan realisasi dalam APBD.
Setiap perubahan program harus melalui evaluasi yang matang agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan kenyataan.
Sektor keuangan menjadi sorotan tajam lainnya. Pemerintah daerah diminta lebih agresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan perluasan sumber pendapatan.
“Kami mendorong inovasi dalam menggali potensi baru. Peningkatan PAD sangat penting, namun harus dilakukan dengan cara cerdas tanpa membebani masyarakat,” tambahnya.
Di bidang kepegawaian, DPRD menegaskan pentingnya penerapan sistem merit atau berbasis kompetensi. Proses permulaan, promosi, dan penempatan jabatan harus objektif demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
Peran penelitian dan pengembangan (Litbang) juga diminta dioptimalkan. Kebijakan daerah ke depan harus berbasis data dan penelitian agar dampaknya tepat sasaran dan nyata dirasakan masyarakat.
Begitu pula dengan fungsi pengawasan Inspektorat.
DPRD meminta kualitas audit ditingkatkan dan seluruh temuan pengawasan harus segera ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh OPD terkait.
Di tingkat bawah, DPRD juga menyoroti peran kecamatan yang vital.
Mereka diminta aktif menjaga stabilitas sosial melalui pembinaan ideologi Pancasila serta deteksi dini potensi konflik sebelum membesar.
Menanggapi sejumlah masukan dan arahan tersebut, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang disampaikan.
“Kami menerima seluruh rekomendasi DPRD dan akan segera mengkonfirmasi bersama Sekda dan seluruh OPD agar pelaksanaan pemerintahan semakin baik dan berkualitas,” tegas Bupati Subandi.
Rekomendasi DPRD Sidoarjo Tahun 2025 menjadi landasan yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan.
Dari manajemen keuangan, kepegawaian, digitalisasi, hingga pengawasan, semua ditangani untuk diperbaiki.
Dengan sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif, diharapkan terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.@Nit
