Sidoarjo,baranitapost.com—Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memimpin rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (30/7/2026).
Rapat yang dipimpin H. Abdillah Nasih tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agenda ini menjadi tahapan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih membuka rapat paripurna sekaligus memimpin jalannya pembahasan laporan Badan Anggaran yang telah mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, efektivitas pelaksanaan program, hingga kualitas tata kelola keuangan. Seluruh hasil evaluasi tersebut menjadi dasar DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Dalam penyampaian laporan Banggar, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, mengungkapkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan pengelolaan administrasi keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan.
“Dari hasil audit BPK, kita melihat ada indikator pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan ketentuan administrasi. Ini menjadi catatan positif sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Afdhal.
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp5,5 triliun atau 101,3 persen dari target APBD Perubahan 2025. Capaian tersebut melampaui target sebesar Rp73,41 miliar, sehingga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas pendapatan.
Banggar DPRD Sidoarjo Bahas APBD 2025, Subandi Tegaskan Sinergi Membangun Daerah
Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,464 triliun atau sekitar 90 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
DPRD mencatat masih terdapat anggaran yang belum terserap sebesar Rp606,79 miliar. Kondisi itu menjadi perhatian agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya lebih optimal dan tepat sasaran.
Banggar DPRD juga menyoroti perubahan kondisi fiskal Kabupaten Sidoarjo. APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya diproyeksikan mengalami defisit Rp618 miliar, pada akhir tahun justru mampu mencatatkan surplus Rp61,7 miliar.
Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp680,654 miliar, meningkat sekitar Rp37,378 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah semakin baik, meskipun optimalisasi penyerapan anggaran tetap menjadi perhatian DPRD.
Menanggapi laporan Banggar, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD H. Abdillah Nasih beserta seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan APBD.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas tanggapan, saran, serta fungsi pengawasan yang telah diberikan.
Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” kata Subandi.
Subandi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Ia juga mengungkapkan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemkab telah menghasilkan berbagai prestasi, salah satunya keberhasilan Kabupaten Sidoarjo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kali berturut-turut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga kolaborasi ini terus dipertahankan demi menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Subandi.
Mengakhiri rapat, seluruh peserta paripurna berkomitmen memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif agar kebijakan anggaran semakin efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
