Sidoarjo, baranitapost.com – Islah atau mundur menjadi seruan utama ribuan massa saat eskalasi politik di Kabupaten Sidoarjo resmi mencapai titik didih. Sebanyak 17 elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/02/2026)
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu merupakan luapan keresahan publik atas konflik berkepanjangan antara Bupati (W1) dan Wakil Bupati (W2). Massa menilai perang dingin di pucuk pimpinan daerah telah melumpuhkan efektivitas pemerintahan dan mencederai kepentingan masyarakat luas.
Dalam orasi bergantian, para demonstran menegaskan bahwa ketidakharmonisan W1 dan W2 tidak lagi bersifat personal. Konflik tersebut disebut telah menciptakan kubu-kubuan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat desa, sehingga pelayanan publik berjalan pincang dan tidak profesional.
“Sidoarjo bukan panggung sandiwara. Rakyat tidak butuh drama politik, yang kami butuhkan adalah stabilitas dan kepastian pembangunan,” teriak salah satu orator di tengah pengamanan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Situasi aksi terpantau kondusif meski tensi politik tinggi. Massa terus mendesak DPRD Sidoarjo agar tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan konflik yang dinilai merugikan daerah.
DPRD Terima Audiensi dan Tanda Tangani Tuntutan
Sekitar pukul 10.30 WIB, perwakilan Laskar Jenggolo diterima audiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, S.M., didampingi Wakil Ketua H. Kayan, H. Warih, dan Suryanto, serta anggota dewan Yudi Pratama.
Dalam audiensi, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan tiga dampak krusial dari konflik kepala daerah. Pertama, terjadinya fragmentasi di tubuh ASN dan perangkat desa. Kedua, ketidakpastian kebijakan yang membuat investor menahan diri masuk ke Sidoarjo. Ketiga, melemahnya pengawasan internal yang berpotensi membuka celah praktik pungutan liar dan korupsi.
Pimpinan DPRD menyatakan sepakat bahwa konflik eksekutif tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebagai bentuk komitmen, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD menandatangani Berita Acara serta dokumen tuntutan yang diajukan Laskar Jenggolo.
Penandatanganan tersebut dimaknai sebagai dukungan moral lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat untuk menyelamatkan tata kelola pemerintahan Sidoarjo. DPRD berjanji segera mengundang W1 dan W2 guna menjalani mediasi formal dalam waktu dekat.
“Kami berdiri bersama rakyat. Ini bentuk tanggung jawab moral DPRD agar roda pemerintahan kembali berjalan normal,” tegas Ketua DPRD, H. Abdillah Nasih.
Ultimatum Massa dan Ancaman Eskalasi Nasional
Meski audiensi berakhir kondusif pada pukul 12.15 WIB, massa menyampaikan peringatan keras. Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo Bramada Pratama Putra menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan terakhir bagi pihak eksekutif.
Ia menyatakan, apabila mediasi DPRD gagal dan konflik tetap berlanjut, gelombang perlawanan akan diperluas. Aliansi siap memobilisasi massa yang lebih besar dan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
“Jika Sidoarjo terus dikorbankan oleh ego elite, kami akan membawa persoalan ini ke Kemendagri, bahkan ke Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Bramada.
Aksi ini menandai babak baru tekanan publik terhadap konflik elite lokal. Stabilitas politik dan kepercayaan publik kini menjadi taruhan, sementara masyarakat menunggu langkah nyata penyelamatan Sidoarjo dari krisis kepemimpinan. (ryn)
