Sidoarjo,baranitapost.com—Frontage road Sidoarjo kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kabupaten Sidoarjo setelah progres pembangunan tahun 2025 dinilai sangat memprihatinkan.
Dari target pembangunan sepanjang 700 meter, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo hanya mampu merealisasikan 10 meter saja.
Capaian itu memicu kritik keras karena dinilai jauh dari ekspektasi publik dan berpotensi memperparah kemacetan lalu lintas di wilayah padat kendaraan.
Data tersebut tercantum dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan itu disebutkan, total pembangunan frontage road sejak tahun 2021 hingga 2025 mencapai sekitar 7.778,9 meter.
Rinciannya, pada tahun 2021 pembangunan frontage road mencapai 1.290 meter, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 3.003,9 meter. Selanjutnya pada tahun 2023 terealisasi sepanjang 1.093 meter, dan tahun 2024 mencapai 2.391 meter.
Namun memasuki tahun 2025, progres pembangunan justru anjlok drastis. Dari target 700 meter, realisasi hanya menyentuh angka 10 meter. Penurunan ekstrem ini membuat DPRD mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan proyek strategis tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, H. Choirul Hidayat, menilai capaian pembangunan frontage road tahun 2025 sangat tidak masuk akal dan harus segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Kalau melihat tren sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di tahun 2025 hanya 10 meter saja. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Choirul Hidayat, Senin (27/4/2026).
Menurut politisi senior dari PDI Perjuangan itu, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena frontage road merupakan solusi utama untuk mengurai kemacetan di Kabupaten Sidoarjo, terutama pada kawasan dengan volume kendaraan tinggi.
Ia meminta Dinas PUBMSDA segera membuka secara transparan apa yang menjadi kendala utama gagalnya target pembangunan tersebut.
Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah masalah terjadi pada pembebasan lahan, lemahnya perencanaan, kendala teknis, atau persoalan anggaran.
“Harus dibuka apa masalahnya. Apakah di pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang, atau faktor teknis lainnya. Jangan sampai target hanya jadi angka di atas kertas,” ujarnya.
Selain menjabat Ketua Komisi C, Choirul juga merupakan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo.
Ia menegaskan pembangunan frontage road memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi daerah.
Jika proyek ini terus tersendat, maka kemacetan akan menjadi persoalan berkepanjangan yang merugikan masyarakat luas, khususnya para pengguna jalan setiap hari.
“Frontage road ini solusi untuk mengurai kemacetan. Kalau progresnya seperti ini, tentu masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Komisi C DPRD Sidoarjo memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas PUBMSDA, agar target pembangunan infrastruktur tidak kembali meleset jauh dari rencana.
DPRD juga mendorong agar perencanaan ke depan lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan agar tidak menimbulkan kekecewaan publik.
“Ke depan harus lebih realistis, tapi juga terukur. Jangan sampai target tinggi, tapi realisasinya sangat jauh dari harapan,” pungkasnya.
